URGENSI PENINGKATAN KOMPETENSI DAI

Oleh: Dr. Dudung Abdul Rohman, M.Ag (Widyaiswara Keagamaan BDK Bandung)

Email: dungrahmani@yahoo.com

Pernah ramai diperbincangkan tentang wacana sertifikasi dai atau mubaligh seiring dengan keluarnya daftar 200 mubaligh yang dirilis oleh Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Wacana ini kontan saja mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Yang pro beralasan, bahwa hal ini bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Sedangkan yang kontra beralasan, bahwa hal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Maka tak ayal, wacana sertifikasi dai atau mubaligh ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

            Sebenarnya wacana sertifikasi dai bukan hal yang baru. Tiga tahun belakangan ini sempat mengemuka seiring dengan mencuatnya kejadian-kejadian tindakan kekerasan yang ditengarai bernuansa agama. Munculnya tindakan kekerasan ini ditengarai sebagai akibat merebaknya pemahaman agama yang keliru, sehingga memunculkan paham fundamentalis atau radikal di kalangan komunitas agama tertentu. Misalnya muncul aliran takfiri yang berani mengkafirkan kelompok lain di luar kelompoknya, ataupun aliran jihadi yang memahami teks jihad secara serampangan dan tidak sesuai dengan konteksnya, sampai-sampai memusuhi pemerintah yang sah dengan melakukan tindakan kekerasan. Maka muncul asumsi, bahwa adanya penyimpangan pemahaman ini boleh jadi karena adanya kekeliruan dalam penyampaian ajaran agama di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan orang yang memiliki kompetensi dan bertugas menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat adalah para dai atau mubaligh. Maka untuk mengeliminir merebaknya paham-paham yang keliru tersebut, diperlukanlah sertifikasi dai untuk standarisasi pesan-pesan dakwah di tengah-tengah umat.

            Kalau asumsi yang dibangun seperti di atas, sebenarnya terlalu dini menyimpulkan, bahwa perlu sertifikasi dan standarisasi dai. Mengapa? Karena aliran-aliran sempalan yang menyimpang tersebut jumlahnya sangat sedikit dan bukan arus utama pemahaman keislaman di Indonesia yang moderat. Sehingga pemerintah tidak bisa pukul rata dengan menerapkan kebijakan yang sama. Kewajiban pemerintah yang utama adalah memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok sempalan agama yang menyimpang supaya kembali pada pemahaman agama yang benar. Juga memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok arus utama, seperti ormas-ormas keislaman dan lembaga-lembaga dakwah yang ada untuk lebih memperteguh komitmen keislaman dan kebangsaannya, serta dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan baik dan benar.

            Kalau misalnya pemerintah memaksakan keinginan untuk melakukan sertifikasi dai, maka ditengarai dapat memunculkan persoalan baru. Di antaranya akan memunculkan asumsi, bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan praktek keagamaan yang sebenarnya sudah berjalan baik dan simultan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bila kita mau jujur, bahwa perintah berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah umat yang diemban oleh para dai adalah murni perintah Allah SWT sebagaimana yang difirmankan-Nya yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-‘Imran [3]:104).

            Berdasarkan ayat di atas, bahwa tugas dakwah yang diemban oleh para dai adalah tugas suci dan abadi sepanjang masa yang diperintahkan agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh para dai sebenarnya merupakan proses rekayasa sosial untuk merubah suatu kondisi agar lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang simultan dengan kepentingan negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warganya. Para dai sebenarnya adalah sekelompok orang yang telah berjuang mencerahkan masyarakat supaya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya secara benar sekaligus menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

            Sekarang, apa yang mesti dilakukan oleh Pemerintah? Menurut hemat penulis, alangkah baiknya apabila Pemerintah bersama-sama dengan ormas-ormas keislaman atau lembaga-lembaga dakwah yang ada terus menenerus berupaya meningkatkan kualitas para dai supaya lebih baik dalam menjalankan tugas dakwahnya. Karena berdasarkan fakta yang ada memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kualitas dai sebagai subjek dakwah dari segi kualifikasi dan kompetensinya berbeda-beda sehingga perlu ditingkatkan.

Kompetensi dan kualifikasi dai ini tentu yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai dalam menjalankan tugas dakwahnya sehingga menjadi dai yang kompeten dan profesional. Sekurangnya ada dua keahlian yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para dai, yaitu keahlian substantif dan metodologis. Keahlian substantif berkaitan dengan penguasaan terhadap materi-materi substansi keagamaan dan pembangunan yang akan disampaikan kepada khalayak. Sedangkan keahlian metodologis berkenaan dengan pemilihan metode dan strategi yang tepat dalam penyampaian materi atau pesan-pesan dakwah. Sehingga kegiatan dakwah dapat berjalan efektif dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya, perlu ditingkatkan juga peran dan fungsi para dai di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Alquran surat Al-Ahzaab [33] ayat 45-46 yang artinya, “Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”. Maka kata Syamsuri Shidiq (2005), bahwa mengacu pada ayat tersebut sebagai dai seyogianya memiliki lima peranan sebagai berikut:

  1. Syahidan, sebagai teladan panutan umat. Sejatinya apa yang didakwahkan itu sudah melekat dan diamalkan oleh sang dai.
  2. Mubasysyiran, sebagai penggembira dan penghibur terutama di hadapan mad’u (khalayak) yang tengah diliputi kesusasahan dan penderitaan. Bahwa apabila semua penderitaan itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan dijadikan ajang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sudah disediakan balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya.
  3. Nadziran, sebagai pemberi peringatan. Berusaha mengingatkan manusia akan akibat dari kedurhakaan dan kemaksiatan yang akan mengundang siksa dan murka Allah.
  4. Dâ’iyan ilâ Allah, sebagai penyeru pada agama Allah. Bahwa Islam dapat menjadi jawaban dan jalan keluar dari segala kemelut kehidupan yang akan menyelamatkan manusia di dunia maupun akhirat.
  5. Sirâjan munîran, sebagai penerang jalan dan pembimbing manusia menuju kebahagiaan dan keselamatan.

Dalam konteks ini, tentunya para dai memiliki peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat. Ia diharapkan dapat menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator pembinaan dan pembangunan kehidupan beragama sejalan dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (2015) pernah menegaskan, bahwa dai (Penyuluh Agama) adalah juru penerang pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya. Maka seiring dengan hal ini, ada tiga fungsi yang dapat dijalankan oleh para dai sebagai pencerah umat, yaitu:

  1. Fungsi informatif dan edukatif; yakni berfungsi sebagai dai atau juru penerang yang membimbing dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan tuntunan ajaran agama.
  2. Fungsi konsultatif; yaitu ikut aktif dan partisipatif memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama.
  3. Fungsi advokatif; yakni memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan (khalayak) dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan nilai keagamaan dan kebangsaan masyarakat.

Dalam hal ini, yang penting itu  bukan sertifikasi dai atau mubaligh tetapi yang urgen adalah peningkatan kompetensi dan keahlian mereka. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, peran dan fungsi para dai di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dengan cara memperbanyak volume workshop atau pelatihan tentang keagamaan, strategi dakwah dan yang lainnya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas sucinya dengan lebih kompeten dan profesional guna mencerahkan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan cita-cita ideal beragama dan bernegara.

Wallahu A’lam Bish-Shawaab.

29/03/2021

0 responses on "URGENSI PENINGKATAN KOMPETENSI DAI"

    Leave a Message

    Your email address will not be published.

    Balai Diklat Keagamaan Bandung © 2021
    X